JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar gemes dengan lambannya
reformasi birokrasi. Ia mengaku akan bertindak tegas melakukan perubahan sistem
birokrasi guna menciptakan sistem negara yang berkualitas.
“Ada tiga hal yang menjadi permasalahan besar di
Indonesia dalam mengentaskan pemasalahan ini. Di antaranya birokrasi yang boros
dan tidak efektif karena masih adanya korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) yang
masih terjaga apik,” kata Azwar di Jakarta, hari ini.
Azwar juga mengaku pernah dipanggil Presiden untuk
segera mengentaskan permasalahan tersebut. Apalagi buruknya sistem birokrasi
yang ada sekarang 50 persen lebih anggaran daerah tersedot sia-sia untuk
belanja pegawai.
Bahkan, permasalahan masih terdapatnya dana fiktif
perjalanan dinas pegawai senilai Rp 70 miliar. Hal ini dikarenakan masih
berlakunya tindakan KKN di dalam birokrasi.
“Temuan dana fiktif ini harus ditindak tegas.
Pejabat yang bertanggung jawab harus dicopot atau dipindahkan ke tempat lain.
Tidak boleh dibiarkan di situ, karena menjadi contoh yang tidak baik,” tegas
Azwar.
Selain itu, lanjut Azwar, soal infrastruktur di
Indonesia yang masih kalah dari negara ASEAN lainnya, terutama Vietnam.
Pasalnya, dari anggaran Rp 140 triliun hanya 4 persen yang terserap.
Untuk itu, dia meminta kesedian para aparatur
negara mengubah sikap guna menciptakan situasi kondusif dalam struktur
kepegawaian. Meski demikian, ia menyadari, untuk menciptakan kekondusifan itu
bukan perkara mudah. Sebab, di dalam pemerintahan masih saja ada sikap yang
terbelah-belah.
“Ada yang bersikap progresif tapi ada yang sangat
berhati-hati, sehingga masalah yang dihadapi saat ini sudah parah. Reformasi
birokrasi harus tegas, “ cetusnya.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengamini bahwa
jual beli formasi kepegawaian di daerah sudah mencapai titik yang sangat parah.
Hal itu jauh dari yang pernah dibayangkan siapa pun, apalagi semakin diperburuk
oleh berkembangnya primordialisme sehingga kini muncul pertanyaan apakah birokrasi
dewasa ini dapat mempertahankan kesatuan bangsa.
“Mohon kali ini saya jangan didebat. Harus kita
akui di daerah terjadi fenomena yang luar biasa dalam jual beli formasi
kepegawaian kita. Itu betul-betul di luar kendali dari yang kita desain semua
tentang birokrasi,” cetus politisi Partai Golkar itu.
Source :
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=262782:tiga-hal-jadi-masalah-terbesar-negara&catid=59:kriminal-a-hukum&Itemid=91
No comments:
Post a Comment